Pengamat Sebut PPDB SMA N 1 Tanah Jawa Telah Terjadi Diskriminasi Pada Masyarakat

Mitrabhayangkarainobes.com/Siantar  – Dikutip dari dokumen sosialisasi PPDB 2022 Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Dinas Pendidikan (Disdik) menerangkan beberapa sanksi bagi peserta didik yang melanggar aturan, termasuk memalsukan bukti keikutsertaan dalam program keluarga tak mampu dan menggunakan dokumen palsu soal bukti prestasi.

Seharusnya Pemerintah memberikan sanksi kepada pejabat dinas, kepala sekolah, guru atau tenaga kependidikan dalam hal melakukan pelanggaran penyelenggaraan PPDB sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sayangnya, hingga kini sanksi tersebut tidak di berikan ke dinas UPTD Pendidikan Siantar Simalungun, dan kepala sekolah SMAN 1 TANAH JAWA  turut serta melakukan pelanggaran.

Diketahui, dari dari pendaftaran siswa baru melalui jalur zonasi beberapa waktu lalu, banyak di temukan siswa yang lulus, padahal jarak domisili tidak sesuai dengan jarak yang telah ditentukan.

Kecurangan dengan memalsuan bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu hingga penyuapan mungkin saja dilakukan.

Pengamat Pendidikan dari Universitas Negeri Medan (UNIMED), M Rizal mengatakan banyak kritik dari berbagai elemen masyarakat terkait program PPDB.

“Tak sedikit kritik dan protes dari berbagai elemen masyarakat baik secara perorangan maupun organisasi soal PPDB ini. Termasuk sejumlah pengaduan yang masuk ke Inpekstorat Sumut secara langsung, tak satupun yang mendapat respons dari pihak Dinas Pendidikan Sumut,” ungkap M Rizal melalui pesan media whatsapp, Jumat (22/7/2022).

Ironisnya, lanjut Rizal, dalam beberapa hari terakhir para pejabat Dinas Pendidikan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan PPDB seperti “menghilang” saat beberapa pihak menyoroti pelaksanaan PPDB SMA SMK yang carut marut ini.

Dijelaskan, berdasar Petunjuk Teknis PPDB Nomor : 800/220/DINDIKBUD/2022 tanggal 19 Mei 2022 telah mengatur prinsip yang mendasari pelaksanaan PPDB. Antara lain, obyektif, akuntabel, Transparansi dan nondiskriminatif.

”Ternyata dalam praktiknya semua prinsip tersebut telah dilanggar dengan berbagai modus operandi di semua jalur yang disediakan,” tandasnya. (Pemred/tim/red).