Mitrabhayangkarainobes.com/Siantar – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kota Pematangsiantar melakukan kecurangan.
Pasalnya, dalam pengurusan penerbitan sertifikat hak tanah, masyarakat kota pematangsiantar dimintai biaya pengurusan.
Seperti penuturan NS, Warga Jalan Pematang, Kelurahan Simalungun, Kecamatan Siantar Selatan yang diminta biaya pengurusan sertifikat hak tanah.
NS mengatakan telah memiliki sebidang tanah yang didaftarkan ke BPN Siantar untuk menerbitkan sertifikat hak milik.
“Ada tanah saya di Jalan Diponegoro disamping hotel Riatur yang ingin saya daftarkan sertifikatnya. Sudah saya daftarkan ke BPN, tapi ditolak BPN dengan alasan tanah itu termasuk tanah Daerah Aliran Sungai (DAS)” ungkap NS, Jumat (26/8/2022).
Dijelaskan, setelah ditolak berkas pendaftaran NS di BPS Siantar, NS mendapat tawaran dari pegawai BPN berinisial JM untuk mengurus penerbitan Serifikat melalui bawah tangan.
“Setelah ditolak BPN saya ditemui JM. Saya ditawarkan pengurusan melalui bawah tangan. Dia (JM) meminta uang pendaftaran 2 Juta selesai dalam waktu 3 bulan” katanya.
Saat ini sudah 3 bulan lebih, lanjutnya. Pengurusan penerbitan sertifikat yang telah dijanjikan JM belum juga selesai, keluhnya.
Hingga berita ini tiba di meja redaksi, pihak BPN Kota Siantar belum memberikan keterangan. (red).
Discussion about this post