Mitra bhayangkara inobes.com//Simalungun — Sekretaris KNPI, Edis Galingging, mengecam keras dugaan praktik pembiaran bahkan adanya “backing” terhadap aktivitas perusahaan pabrik kelapa sawit CV. Rapi Tehnik yang diduga melakukan pencemaran lingkungan.
Edis menegaskan bahwa pihaknya tidak hanya menerima laporan, tetapi juga telah turun langsung ke lokasi dan bertemu dengan masyarakat sekitar.
“Kami sudah cek langsung ke lapangan, bertemu dengan masyarakat, dan melihat kondisi yang terjadi. Dugaan pembuangan limbah ke sungai serta pembangunan kolam limbah di wilayah DAS bukan lagi isu, ini fakta yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Edis.
Lebih lanjut, KNPI mengungkap bahwa persoalan ini bukan hal baru, melainkan sudah berlangsung lama dan terus dibiarkan.
“Yang lebih memprihatinkan, persoalan ini sudah berkali-kali dilaporkan. Bahkan sudah ada puluhan laporan dari masyarakat, namun tetap tidak ditindak secara serius. Ini menunjukkan adanya pembiaran oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun,” lanjutnya.
KNPI menilai, lemahnya pengawasan dan tidak adanya tindakan tegas dari Dinas Lingkungan Hidup semakin memperkuat dugaan adanya pihak-pihak yang melindungi aktivitas perusahaan tersebut.
Atas dasar itu, KNPI secara tegas menyampaikan tuntutan:
1. Meminta Bupati Simalungun untuk segera mencopot Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Simalungun karena dinilai gagal menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum lingkungan.
2. Mendesak Kapolda Sumatera Utara untuk segera menangkap pemilik CV. Rapi Tehnik serta mengusut tuntas dugaan tindak pidana pencemaran lingkungan.
3. Mendorong dilakukan penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan adanya oknum yang membackingi aktivitas ilegal tersebut.
4. Meminta penutupan sementara operasional perusahaan hingga seluruh proses hukum dan investigasi lingkungan selesai dilakukan.
Edis menegaskan bahwa persoalan ini tidak bisa lagi ditoleransi karena menyangkut keselamatan lingkungan dan masyarakat luas.
“Kalau laporan masyarakat yang sudah puluhan kali saja diabaikan, lalu fungsi negara di mana? Ini harus menjadi perhatian serius. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas,” tegasnya.
KNPI memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga ada tindakan nyata dari pemerintah dan aparat penegak hukum.
“Kami tidak akan diam. Ini menyangkut masa depan lingkungan dan kehidupan masyarakat. Jika terus diabaikan, kami siap membawa persoalan ini ke tingkat yang lebih tinggi,” tutup Edis. (Red)
