Wapres saat memimpin Rakor Penanganan Pandemi COVID-19 bersama Satgas Daerah dan Forkopimda Jateng, Jumat (24/07/2021) melalui konferensi video. (Foto: BPMI Setwapres)
Wakil Presiden RI (Wapres RI) Ma’ruf Amin memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Daerah dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), melalui konferensi video, Jumat (23/07/2021). Dalam pertemuan tersebut Wapres RI menekankan mengenai upaya percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terdampak kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4.
“Di dalam masa PPKM Level 4, di mana masyarakat diminta untuk tinggal dirumah, maka penyaluran bantuan sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam strategi pemerintah menanggulangi pandemi COVID-19,” ujar Wapres.
Menurut data dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), di Jawa Tengah penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan program Kartu Sembako harus lebih dioptimalkan pelaksanaannya.
“Di Jawa Tengah penyaluran PKH dari target 548.166 keluarga itu penerima manfaat atau KPM baru mencapai 359.057 artinya baru 65,4 persen, untuk program Kartu Sembako dari target 3,8 [juta] baru 2,96 juta berarti 76 persen. Hal-hal lain juga termasuk dengan bantuan-bantuan lain,” ungkapnya.
Wapres juga mendorong kemajuan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang didanai dari Dana Desa, bantuan sosial lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah sendiri, dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk pelaku usaha mikro.
Terkait realisasi anggaran penanganan COVID-19, Wapres meminta agar Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota diberikan perhatian dan dorongan serta pendampingan mengenai ketentuan regulasi dan hukum, agar dapat merealisasikan anggaran secara optimal.
“Kalau ada hal-hal yang masih dikhawatirkan untuk percepatannya termasuk Kejaksaan, Polri, dan BPKP dan juga termasuk Pak Jaksa Agung akan memberikan bahwa nanti dari Kejaksaan dari tingkat Provinsi akan membantu,” tandasnya.
Dalam arahannya, Wapres juga menekankan untuk fokus menjamin ketersediaan tempat tidur perawatan bagi pasien COVID-19, obat-obatan, dan oksigen. “Hal yang sangat strategis menurut saya, kemudian terkait treatment, saya juga ingin fokus pada BOR dan ketersediaan obat, kemudian ketersediaan oksigen,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Jateng melaporkan berdasarkan data per 22 Juli 2021, pukul 16.00 WIB, pasien COVID-19 yang dirawat di wilayahnya adalah sebanyak 32.827 orang.
Sementara, BOR per 23 Juli 2021 adalah sebesar 73,52 persen. “Jumlah tempat tidur 8.629, tempat tidur yang terpakai 6.344,” imbuhnya.
Terkait obat-obatan, Ganjar menyampaikan ketersediaan masih tercukupi kecuali untuk obat-obatan khusus. Sementara untuk oksigen, ia mengungkapkan, bantuan oxygen concentrator dari pemerintah pusat sangat membantu. Ganjar juga mendorong rumah sakit untuk mengadakan oxygen generator untuk menghasilkan oksigen, sehingga tidak memakan waktu untuk menunggu distribusi oksigen dari tempat lain.
Sedangkan untuk penyaluran bansos, Gubernur Jateng memaparkan bahwa pihaknya telah memetakan realisasi bansos penanganan pandemi baik yang berasal dari APBD maupun APBN. Dari APBN terdapat program Kartu Sembako, Bansos Tunai (BST), PKH, serta Bantuan Beras PKH & BST.
“Bantuan Beras dari Presiden, kuotanya ada, angkanya ada, anggarannya ada, realisasinya ada, lokasinya sudah ada. Jadi kalau dari pusat sudah ada jadwalnya, kita akan gas di bawah. Kalau yang dari APBD yang regular, sudah kita coba mulai salurkan pak, bahkan persentase kita bansos kita yang sudah kita siapkan sudah cukup tinggi di atas 50 persen, ada yang 81,2 persen, ada yang 77,6 persen,” paparnya.
Lebih jauh Ganjar memaparkan, untuk rencana percepatan penanganan dampak sosial dan ekonomi PPKM Level 4 di Jateng, yang bersumber dari APBD Tahun 2021, ada bantuan bidang infrastruktur, sosial, dan ekonomi. Sedangkan untuk APBN Tahun 2021 terdapat bantuan bidang sosial yang berasal dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Sosial dan bantuan bidang ekonomi yang berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Menanggapi paparan dari Gubernur Jateng, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa untuk mengatasi permasalahan kekurangan jumlah oksigen, Jateng sebagai provinsi yang tidak memiliki pabrik oksigen akan ditambahkan oxygen concentrator serta untuk kebutuhan isotank akan segera dipenuhi.
“Nah untuk yang 1.000 ton lagi, kita akan minta semua pabrik-pabrik oksigen meningkatkan kapasitasnya,” tambah Menkes.
Selanjutnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Muhammad Hudori yang mewakili Menteri Dalam Negeri berharap anggaran provinsi, kabupaten, dan kota untuk penanganan pandemi Covid-19 harus segera direalisasikan secara optimal untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19 di daerah.
“Kepada provinsi dan kabupaten/kota bagi yang realisasi APBD masih rendah, harus segera membelanjakan APBD-nya,” ujar Hudori.
Mengenai permasalahan penerima bantuan sosial yang belum terdata yang dilontarkan oleh Gubernur Jateng, Staf Khusus Menteri Sosial Luhur Budijarso menyampaikan bahwa Kementerian Sosial telah menambahkan sebanyak 5,9 juta penerima bantuan sosial secara nasional.
“5,9 juta ini benar-benar usulan baru, jadi belum pernah menerima bantuan sosial sebelumnya, mudah-mudahan ini agar segera dapat tersalurkan,” ujar Luhur.
Turut menyampaikan paparan dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ganip Warsito, Wakil Bupati Pati Saiful Arifin, dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, Latifa Hesti Purwaningtyas.
Adapun beberapa topik pembahasan lain yang dibahas dalam pertemuan antara lain pelaksanaan PPKM Level 4 di Jateng, pelaksanaan vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, dan pelaksanaan 3T (testing, tracing, dan treatment).
Hadir juga dalam pertemuan yaitu Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin beserta jajaran Forkopimda Jateng, para Bupati/Wali Kota se-Jateng, serta jajaran Satgas Penanganan COVID-19 Daerah Jateng. (BPMI SETWAPRES)
The post Wapres Dorong Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial di Jawa Tengah appeared first on Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
Wapres saat memimpin Rakor Penanganan Pandemi COVID-19 bersama Satgas Daerah dan Forkopimda Jateng, Jumat (24/07/2021) melalui konferensi video. (Foto: BPMI Setwapres)
Wakil Presiden RI (Wapres RI) Ma’ruf Amin memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Daerah dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), melalui konferensi video, Jumat (23/07/2021). Dalam pertemuan tersebut Wapres RI menekankan mengenai upaya percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terdampak kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4.
“Di dalam masa PPKM Level 4, di mana masyarakat diminta untuk tinggal dirumah, maka penyaluran bantuan sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam strategi pemerintah menanggulangi pandemi COVID-19,” ujar Wapres.
Menurut data dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), di Jawa Tengah penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan program Kartu Sembako harus lebih dioptimalkan pelaksanaannya.
“Di Jawa Tengah penyaluran PKH dari target 548.166 keluarga itu penerima manfaat atau KPM baru mencapai 359.057 artinya baru 65,4 persen, untuk program Kartu Sembako dari target 3,8 [juta] baru 2,96 juta berarti 76 persen. Hal-hal lain juga termasuk dengan bantuan-bantuan lain,” ungkapnya.
Wapres juga mendorong kemajuan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang didanai dari Dana Desa, bantuan sosial lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah sendiri, dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk pelaku usaha mikro.
Terkait realisasi anggaran penanganan COVID-19, Wapres meminta agar Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota diberikan perhatian dan dorongan serta pendampingan mengenai ketentuan regulasi dan hukum, agar dapat merealisasikan anggaran secara optimal.
“Kalau ada hal-hal yang masih dikhawatirkan untuk percepatannya termasuk Kejaksaan, Polri, dan BPKP dan juga termasuk Pak Jaksa Agung akan memberikan bahwa nanti dari Kejaksaan dari tingkat Provinsi akan membantu,” tandasnya.
Dalam arahannya, Wapres juga menekankan untuk fokus menjamin ketersediaan tempat tidur perawatan bagi pasien COVID-19, obat-obatan, dan oksigen. “Hal yang sangat strategis menurut saya, kemudian terkait treatment, saya juga ingin fokus pada BOR dan ketersediaan obat, kemudian ketersediaan oksigen,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Jateng melaporkan berdasarkan data per 22 Juli 2021, pukul 16.00 WIB, pasien COVID-19 yang dirawat di wilayahnya adalah sebanyak 32.827 orang.
Sementara, BOR per 23 Juli 2021 adalah sebesar 73,52 persen. “Jumlah tempat tidur 8.629, tempat tidur yang terpakai 6.344,” imbuhnya.
Terkait obat-obatan, Ganjar menyampaikan ketersediaan masih tercukupi kecuali untuk obat-obatan khusus. Sementara untuk oksigen, ia mengungkapkan, bantuan oxygen concentrator dari pemerintah pusat sangat membantu. Ganjar juga mendorong rumah sakit untuk mengadakan oxygen generator untuk menghasilkan oksigen, sehingga tidak memakan waktu untuk menunggu distribusi oksigen dari tempat lain.
Sedangkan untuk penyaluran bansos, Gubernur Jateng memaparkan bahwa pihaknya telah memetakan realisasi bansos penanganan pandemi baik yang berasal dari APBD maupun APBN. Dari APBN terdapat program Kartu Sembako, Bansos Tunai (BST), PKH, serta Bantuan Beras PKH & BST.
“Bantuan Beras dari Presiden, kuotanya ada, angkanya ada, anggarannya ada, realisasinya ada, lokasinya sudah ada. Jadi kalau dari pusat sudah ada jadwalnya, kita akan gas di bawah. Kalau yang dari APBD yang regular, sudah kita coba mulai salurkan pak, bahkan persentase kita bansos kita yang sudah kita siapkan sudah cukup tinggi di atas 50 persen, ada yang 81,2 persen, ada yang 77,6 persen,” paparnya.
Lebih jauh Ganjar memaparkan, untuk rencana percepatan penanganan dampak sosial dan ekonomi PPKM Level 4 di Jateng, yang bersumber dari APBD Tahun 2021, ada bantuan bidang infrastruktur, sosial, dan ekonomi. Sedangkan untuk APBN Tahun 2021 terdapat bantuan bidang sosial yang berasal dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Sosial dan bantuan bidang ekonomi yang berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Menanggapi paparan dari Gubernur Jateng, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa untuk mengatasi permasalahan kekurangan jumlah oksigen, Jateng sebagai provinsi yang tidak memiliki pabrik oksigen akan ditambahkan oxygen concentrator serta untuk kebutuhan isotank akan segera dipenuhi.
“Nah untuk yang 1.000 ton lagi, kita akan minta semua pabrik-pabrik oksigen meningkatkan kapasitasnya,” tambah Menkes.
Selanjutnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Muhammad Hudori yang mewakili Menteri Dalam Negeri berharap anggaran provinsi, kabupaten, dan kota untuk penanganan pandemi Covid-19 harus segera direalisasikan secara optimal untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19 di daerah.
“Kepada provinsi dan kabupaten/kota bagi yang realisasi APBD masih rendah, harus segera membelanjakan APBD-nya,” ujar Hudori.
Mengenai permasalahan penerima bantuan sosial yang belum terdata yang dilontarkan oleh Gubernur Jateng, Staf Khusus Menteri Sosial Luhur Budijarso menyampaikan bahwa Kementerian Sosial telah menambahkan sebanyak 5,9 juta penerima bantuan sosial secara nasional.
“5,9 juta ini benar-benar usulan baru, jadi belum pernah menerima bantuan sosial sebelumnya, mudah-mudahan ini agar segera dapat tersalurkan,” ujar Luhur.
Turut menyampaikan paparan dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ganip Warsito, Wakil Bupati Pati Saiful Arifin, dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, Latifa Hesti Purwaningtyas.
Adapun beberapa topik pembahasan lain yang dibahas dalam pertemuan antara lain pelaksanaan PPKM Level 4 di Jateng, pelaksanaan vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, dan pelaksanaan 3T (testing, tracing, dan treatment).
Hadir juga dalam pertemuan yaitu Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin beserta jajaran Forkopimda Jateng, para Bupati/Wali Kota se-Jateng, serta jajaran Satgas Penanganan COVID-19 Daerah Jateng. (BPMI SETWAPRES)
The post Wapres Dorong Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial di Jawa Tengah appeared first on Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
Wapres saat memimpin Rakor Penanganan Pandemi COVID-19 bersama Satgas Daerah dan Forkopimda Jateng, Jumat (24/07/2021) melalui konferensi video. (Foto: BPMI Setwapres)
Wakil Presiden RI (Wapres RI) Ma’ruf Amin memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Daerah dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), melalui konferensi video, Jumat (23/07/2021). Dalam pertemuan tersebut Wapres RI menekankan mengenai upaya percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terdampak kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4.
“Di dalam masa PPKM Level 4, di mana masyarakat diminta untuk tinggal dirumah, maka penyaluran bantuan sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam strategi pemerintah menanggulangi pandemi COVID-19,” ujar Wapres.
Menurut data dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), di Jawa Tengah penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan program Kartu Sembako harus lebih dioptimalkan pelaksanaannya.
“Di Jawa Tengah penyaluran PKH dari target 548.166 keluarga itu penerima manfaat atau KPM baru mencapai 359.057 artinya baru 65,4 persen, untuk program Kartu Sembako dari target 3,8 [juta] baru 2,96 juta berarti 76 persen. Hal-hal lain juga termasuk dengan bantuan-bantuan lain,” ungkapnya.
Wapres juga mendorong kemajuan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang didanai dari Dana Desa, bantuan sosial lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah sendiri, dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk pelaku usaha mikro.
Terkait realisasi anggaran penanganan COVID-19, Wapres meminta agar Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota diberikan perhatian dan dorongan serta pendampingan mengenai ketentuan regulasi dan hukum, agar dapat merealisasikan anggaran secara optimal.
“Kalau ada hal-hal yang masih dikhawatirkan untuk percepatannya termasuk Kejaksaan, Polri, dan BPKP dan juga termasuk Pak Jaksa Agung akan memberikan bahwa nanti dari Kejaksaan dari tingkat Provinsi akan membantu,” tandasnya.
Dalam arahannya, Wapres juga menekankan untuk fokus menjamin ketersediaan tempat tidur perawatan bagi pasien COVID-19, obat-obatan, dan oksigen. “Hal yang sangat strategis menurut saya, kemudian terkait treatment, saya juga ingin fokus pada BOR dan ketersediaan obat, kemudian ketersediaan oksigen,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Jateng melaporkan berdasarkan data per 22 Juli 2021, pukul 16.00 WIB, pasien COVID-19 yang dirawat di wilayahnya adalah sebanyak 32.827 orang.
Sementara, BOR per 23 Juli 2021 adalah sebesar 73,52 persen. “Jumlah tempat tidur 8.629, tempat tidur yang terpakai 6.344,” imbuhnya.
Terkait obat-obatan, Ganjar menyampaikan ketersediaan masih tercukupi kecuali untuk obat-obatan khusus. Sementara untuk oksigen, ia mengungkapkan, bantuan oxygen concentrator dari pemerintah pusat sangat membantu. Ganjar juga mendorong rumah sakit untuk mengadakan oxygen generator untuk menghasilkan oksigen, sehingga tidak memakan waktu untuk menunggu distribusi oksigen dari tempat lain.
Sedangkan untuk penyaluran bansos, Gubernur Jateng memaparkan bahwa pihaknya telah memetakan realisasi bansos penanganan pandemi baik yang berasal dari APBD maupun APBN. Dari APBN terdapat program Kartu Sembako, Bansos Tunai (BST), PKH, serta Bantuan Beras PKH & BST.
“Bantuan Beras dari Presiden, kuotanya ada, angkanya ada, anggarannya ada, realisasinya ada, lokasinya sudah ada. Jadi kalau dari pusat sudah ada jadwalnya, kita akan gas di bawah. Kalau yang dari APBD yang regular, sudah kita coba mulai salurkan pak, bahkan persentase kita bansos kita yang sudah kita siapkan sudah cukup tinggi di atas 50 persen, ada yang 81,2 persen, ada yang 77,6 persen,” paparnya.
Lebih jauh Ganjar memaparkan, untuk rencana percepatan penanganan dampak sosial dan ekonomi PPKM Level 4 di Jateng, yang bersumber dari APBD Tahun 2021, ada bantuan bidang infrastruktur, sosial, dan ekonomi. Sedangkan untuk APBN Tahun 2021 terdapat bantuan bidang sosial yang berasal dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Sosial dan bantuan bidang ekonomi yang berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Menanggapi paparan dari Gubernur Jateng, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa untuk mengatasi permasalahan kekurangan jumlah oksigen, Jateng sebagai provinsi yang tidak memiliki pabrik oksigen akan ditambahkan oxygen concentrator serta untuk kebutuhan isotank akan segera dipenuhi.
“Nah untuk yang 1.000 ton lagi, kita akan minta semua pabrik-pabrik oksigen meningkatkan kapasitasnya,” tambah Menkes.
Selanjutnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Muhammad Hudori yang mewakili Menteri Dalam Negeri berharap anggaran provinsi, kabupaten, dan kota untuk penanganan pandemi Covid-19 harus segera direalisasikan secara optimal untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19 di daerah.
“Kepada provinsi dan kabupaten/kota bagi yang realisasi APBD masih rendah, harus segera membelanjakan APBD-nya,” ujar Hudori.
Mengenai permasalahan penerima bantuan sosial yang belum terdata yang dilontarkan oleh Gubernur Jateng, Staf Khusus Menteri Sosial Luhur Budijarso menyampaikan bahwa Kementerian Sosial telah menambahkan sebanyak 5,9 juta penerima bantuan sosial secara nasional.
“5,9 juta ini benar-benar usulan baru, jadi belum pernah menerima bantuan sosial sebelumnya, mudah-mudahan ini agar segera dapat tersalurkan,” ujar Luhur.
Turut menyampaikan paparan dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ganip Warsito, Wakil Bupati Pati Saiful Arifin, dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, Latifa Hesti Purwaningtyas.
Adapun beberapa topik pembahasan lain yang dibahas dalam pertemuan antara lain pelaksanaan PPKM Level 4 di Jateng, pelaksanaan vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, dan pelaksanaan 3T (testing, tracing, dan treatment).
Hadir juga dalam pertemuan yaitu Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin beserta jajaran Forkopimda Jateng, para Bupati/Wali Kota se-Jateng, serta jajaran Satgas Penanganan COVID-19 Daerah Jateng. (BPMI SETWAPRES)
The post Wapres Dorong Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial di Jawa Tengah appeared first on Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
Wapres saat memimpin Rakor Penanganan Pandemi COVID-19 bersama Satgas Daerah dan Forkopimda Jateng, Jumat (24/07/2021) melalui konferensi video. (Foto: BPMI Setwapres)
Wakil Presiden RI (Wapres RI) Ma’ruf Amin memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 Daerah dan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), melalui konferensi video, Jumat (23/07/2021). Dalam pertemuan tersebut Wapres RI menekankan mengenai upaya percepatan penyaluran bantuan sosial (bansos) untuk masyarakat yang terdampak kebijakan Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4.
“Di dalam masa PPKM Level 4, di mana masyarakat diminta untuk tinggal dirumah, maka penyaluran bantuan sosial menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam strategi pemerintah menanggulangi pandemi COVID-19,” ujar Wapres.
Menurut data dari Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), di Jawa Tengah penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan program Kartu Sembako harus lebih dioptimalkan pelaksanaannya.
“Di Jawa Tengah penyaluran PKH dari target 548.166 keluarga itu penerima manfaat atau KPM baru mencapai 359.057 artinya baru 65,4 persen, untuk program Kartu Sembako dari target 3,8 [juta] baru 2,96 juta berarti 76 persen. Hal-hal lain juga termasuk dengan bantuan-bantuan lain,” ungkapnya.
Wapres juga mendorong kemajuan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang didanai dari Dana Desa, bantuan sosial lainnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pemerintah daerah sendiri, dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk pelaku usaha mikro.
Terkait realisasi anggaran penanganan COVID-19, Wapres meminta agar Pemerintah Provinsi, Kabupaten, dan Kota diberikan perhatian dan dorongan serta pendampingan mengenai ketentuan regulasi dan hukum, agar dapat merealisasikan anggaran secara optimal.
“Kalau ada hal-hal yang masih dikhawatirkan untuk percepatannya termasuk Kejaksaan, Polri, dan BPKP dan juga termasuk Pak Jaksa Agung akan memberikan bahwa nanti dari Kejaksaan dari tingkat Provinsi akan membantu,” tandasnya.
Dalam arahannya, Wapres juga menekankan untuk fokus menjamin ketersediaan tempat tidur perawatan bagi pasien COVID-19, obat-obatan, dan oksigen. “Hal yang sangat strategis menurut saya, kemudian terkait treatment, saya juga ingin fokus pada BOR dan ketersediaan obat, kemudian ketersediaan oksigen,” ujarnya.
Pada kesempatan itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Jateng melaporkan berdasarkan data per 22 Juli 2021, pukul 16.00 WIB, pasien COVID-19 yang dirawat di wilayahnya adalah sebanyak 32.827 orang.
Sementara, BOR per 23 Juli 2021 adalah sebesar 73,52 persen. “Jumlah tempat tidur 8.629, tempat tidur yang terpakai 6.344,” imbuhnya.
Terkait obat-obatan, Ganjar menyampaikan ketersediaan masih tercukupi kecuali untuk obat-obatan khusus. Sementara untuk oksigen, ia mengungkapkan, bantuan oxygen concentrator dari pemerintah pusat sangat membantu. Ganjar juga mendorong rumah sakit untuk mengadakan oxygen generator untuk menghasilkan oksigen, sehingga tidak memakan waktu untuk menunggu distribusi oksigen dari tempat lain.
Sedangkan untuk penyaluran bansos, Gubernur Jateng memaparkan bahwa pihaknya telah memetakan realisasi bansos penanganan pandemi baik yang berasal dari APBD maupun APBN. Dari APBN terdapat program Kartu Sembako, Bansos Tunai (BST), PKH, serta Bantuan Beras PKH & BST.
“Bantuan Beras dari Presiden, kuotanya ada, angkanya ada, anggarannya ada, realisasinya ada, lokasinya sudah ada. Jadi kalau dari pusat sudah ada jadwalnya, kita akan gas di bawah. Kalau yang dari APBD yang regular, sudah kita coba mulai salurkan pak, bahkan persentase kita bansos kita yang sudah kita siapkan sudah cukup tinggi di atas 50 persen, ada yang 81,2 persen, ada yang 77,6 persen,” paparnya.
Lebih jauh Ganjar memaparkan, untuk rencana percepatan penanganan dampak sosial dan ekonomi PPKM Level 4 di Jateng, yang bersumber dari APBD Tahun 2021, ada bantuan bidang infrastruktur, sosial, dan ekonomi. Sedangkan untuk APBN Tahun 2021 terdapat bantuan bidang sosial yang berasal dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta Kementerian Sosial dan bantuan bidang ekonomi yang berasal dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Kementerian Ketenagakerjaan.
Menanggapi paparan dari Gubernur Jateng, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan bahwa untuk mengatasi permasalahan kekurangan jumlah oksigen, Jateng sebagai provinsi yang tidak memiliki pabrik oksigen akan ditambahkan oxygen concentrator serta untuk kebutuhan isotank akan segera dipenuhi.
“Nah untuk yang 1.000 ton lagi, kita akan minta semua pabrik-pabrik oksigen meningkatkan kapasitasnya,” tambah Menkes.
Selanjutnya, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Muhammad Hudori yang mewakili Menteri Dalam Negeri berharap anggaran provinsi, kabupaten, dan kota untuk penanganan pandemi Covid-19 harus segera direalisasikan secara optimal untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19 di daerah.
“Kepada provinsi dan kabupaten/kota bagi yang realisasi APBD masih rendah, harus segera membelanjakan APBD-nya,” ujar Hudori.
Mengenai permasalahan penerima bantuan sosial yang belum terdata yang dilontarkan oleh Gubernur Jateng, Staf Khusus Menteri Sosial Luhur Budijarso menyampaikan bahwa Kementerian Sosial telah menambahkan sebanyak 5,9 juta penerima bantuan sosial secara nasional.
“5,9 juta ini benar-benar usulan baru, jadi belum pernah menerima bantuan sosial sebelumnya, mudah-mudahan ini agar segera dapat tersalurkan,” ujar Luhur.
Turut menyampaikan paparan dalam pertemuan tersebut adalah Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Teten Masduki, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Ganip Warsito, Wakil Bupati Pati Saiful Arifin, dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara, Latifa Hesti Purwaningtyas.
Adapun beberapa topik pembahasan lain yang dibahas dalam pertemuan antara lain pelaksanaan PPKM Level 4 di Jateng, pelaksanaan vaksinasi, penerapan protokol kesehatan, dan pelaksanaan 3T (testing, tracing, dan treatment).
Hadir juga dalam pertemuan yaitu Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin beserta jajaran Forkopimda Jateng, para Bupati/Wali Kota se-Jateng, serta jajaran Satgas Penanganan COVID-19 Daerah Jateng. (BPMI SETWAPRES)
The post Wapres Dorong Percepatan Penyaluran Bantuan Sosial di Jawa Tengah appeared first on Sekretariat Kabinet Republik Indonesia.
