Mitra bhayangkara inobes.com//SIMALUNGUN: Dugaan penyajian menu tidak layak serta buruknya sanitasi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Raya, Kabupaten Simalungun, kian memicu kemarahan publik. Operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Bangun Bangsa diduga berjalan tanpa standar kelayakan yang semestinya.Rabu (22/04/2026).
Program yang berada di bawah koordinasi Badan Gizi Nasional (BGN) itu seharusnya diawasi ketat hingga ke daerah. Namun kondisi di lapangan justru memunculkan dugaan lemahnya kontrol, baik dari Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun, Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun, hingga struktur pengawasan internal MBG di daerah.
Ketua Satgas Bara Hati Indonesia, Ramlan Sirait, secara tegas mempertanyakan peran dan tanggung jawab pejabat terkait, termasuk Ketua Satgas MBG Kabupaten Simalungun yang dinilai belum menunjukkan sikap tegas di tengah mencuatnya persoalan ini.
“Ini bukan lagi sekadar kelalaian teknis. Kalau benar makanan tidak layak dan sanitasi buruk terjadi di Kecamatan Raya, maka ini kegagalan pengawasan. Dinas terkait ke mana? Ketua Satgas MBG di daerah jangan diam—ini menyangkut keselamatan anak-anak,” tegas Ramlan.
Ia menilai, jika dugaan ini benar, maka ada indikasi kuat pembiaran yang melibatkan lemahnya koordinasi antarinstansi.
“Dinas Kesehatan seharusnya memastikan standar higiene dan sanitasi. Dinas Pendidikan juga tidak bisa lepas tangan karena ini menyasar peserta didik. Kalau semua diam, publik berhak curiga ada pembiaran sistematis,” lanjutnya.
Ramlan mendesak langkah konkret dan tidak normatif:
• Audit menyeluruh terhadap operasional SPPG Bangun Bangsa di Kecamatan Raya
• Pemeriksaan terhadap pejabat pengawas, termasuk struktur Satgas MBG daerah
• Klarifikasi terbuka dari Ketua Satgas MBG Kabupaten Simalungun
• Penghentian sementara operasional jika terbukti melanggar standar
“Jangan tunggu ada korban baru bergerak. Kalau terbukti bermasalah, hentikan. Pejabat yang lalai harus dievaluasi, bahkan dicopot. Ini uang negara dan menyangkut kesehatan generasi muda,” tegasnya lagi.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, maupun Ketua Satgas MBG Kabupaten Simalungun terkait dugaan tersebut. Sikap bungkam ini justru memperkuat tekanan publik agar pemerintah segera bertindak.
Jika tidak ada langkah cepat dan transparan, maka bukan hanya program MBG yang kehilangan kepercayaan, tetapi juga integritas pejabat yang diberi tanggung jawab untuk mengawasinya. (Red)
